Dalam beberapa tahun terakhir, peta kekuatan paspor dunia mengalami perubahan signifikan, dengan dampak yang luas pada mobilitas global. Laporan terbaru dari Henley Passport Index 2026 menunjukkan bahwa perbedaan dalam akses bebas visa antara negara semakin lebar, memengaruhi aspek ekonomi dan keamanan bagi penduduk masing-masing negara.
Posisi teratas diisi oleh Singapura yang terus mempertahankan dominasinya sebagai paspor terkuat di dunia. Dengan akses bebas visa ke 192 destinasi, Singapura menunjukkan betapa pentingnya mobilitas dalam era globalisasi ini, di mana hubungan antarnegara semakin kompleks.
Di sisi lain, Afghanistan tetap terpuruk di peringkat terbawah, dengan warganya hanya diizinkan memasuki 24 negara tanpa visa. Kesenjangan ini mencerminkan tidak hanya keterbatasan geografis, tetapi juga tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.
Signifikansi Mobilitas Global dalam Konteks Ekonomi
Mobilitas global telah mengalami pertumbuhan yang pesat selama dua dekade terakhir, namun distribusinya sangat tidak merata. Menurut Dr. Christian H. Kaelin, Chairman Henley & Partners, hal ini menunjukkan bahwa, meski ada kemajuan, sejumlah negara masih terjebak dalam kesulitan akses.
Fakta bahwa paspor berkembang menjadi alat pengukur peluang tidak bisa diabaikan. Akses yang lebih baik ke negara lain sering kali berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kolaborasi internasional. Negara-negara yang memiliki paspor kuat sering kali menikmati investasi asing yang lebih tinggi.
Namun, paspor yang kuat bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan. Tindakan yang diambil oleh pemerintah, seperti kebijakan visa, juga berperan penting dalam menentukan tingkat mobilitas. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemudahan, tantangan tetap ada di hadapan para pelancong.
Kebijakan Perbatasan dan Implikasinya Terhadap Mobilitas
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, kebijakan perbatasan beberapa negara mulai diperketat. Direktur Jenderal IATA, Willie Walsh, memperingatkan bahwa paspor saja tidak lagi cukup untuk melintasi batas negara, di mana sistem pengawasan berbasis teknologi semakin mendominasi.
Contoh konkret bisa dilihat dari kebijakan Amerika Serikat yang memberikan akses bebas kepada warganya ke 179 negara. Namun, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan akses yang diberikan kepada negara lain, di mana hanya 46 negara yang mendapatkan akses bebas visa.
Hal ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan di antara negara-negara sekutu yang merasa dibatasi. Sementara itu, di sisi yang berlawanan, China memperluas akses visa, menunjukkan keinginan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain.
Pergeseran Geopolitik dan Implikasi bagi Paspor Global
Pergeseran dalam kekuatan paspor global tidak hanya secara teknis melibatkan jumlah negara yang dapat diakses tanpa visa. Menurut Misha Glenny, jurnalis internasional, penurunan kekuatan paspor AS dan Inggris mencerminkan sinyal perubahan geopolitik yang lebih dalam.
Kedua negara, yang selama ini dikenal dengan paspor kuat, mengalami penurunan signifikan dalam akses bebas visa. Dalam laporan Henley Passport Index, AS kehilangan 7 destinasi, sementara Inggris kehilangan 8 dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Penurunan ini menyiratkan bahwa kekuatan tradisional kedua negara tersebut tengah dipertanyakan di arena global. Saat negara lain mulai memperluas jaringan diplomasi dan akses, AS dan Inggris mungkin perlu mengevaluasi kembali strategi mereka dalam konteks internasional.
Persoalan Data Pribadi Dalam Kebijakan Visa Baru
Salah satu perubahan kontroversial yang muncul adalah rencana Customs and Border Protection AS, yang dapat menggagalkan kebijakan visa bebas bagi negara-negara sekutu. Mulai 2026, warga dari 42 negara mungkin diwajibkan untuk menyerahkan data pribadi yang sangat mendalam.
Hal ini menciptakan kekhawatiran mengenai privasi dan peningkatan pengawasan, di mana data seperti riwayat media sosial, email, dan informasi biometri harus diserahkan. Greg Lindsay dari Atlantic Council menyebut ini sebagai potensi penyaringan ideologi dan risiko penyalahgunaan data.
Dengan tantangan yang ada, era baru kebijakan visa ini perlu dievaluasi secara cermat untuk melindungi hak-hak individu, sekaligus mempertahankan keamanan nasional. Tantangan ini menuntut perhatian serius dari pemimpin global untuk mencapai keseimbangan yang tepat.
